Madina, KejarFakta.co - Ketua DPK FKI-1, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Syamsuddin Nasution angkat bicara dan tuding Dinas pendidikan Madina diduga Sarang KKN (Kolusi,Korupsi, Nepotisme).
Isu tersebut santer didengar,baik di media sosial,salah satunya terkait proyek dugaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN.
"Dimana kata Syamsuddin untuk mendapatkan pekerjaan disinyalir kuat dugaan harus menyetor sukses fee ( 5 % - 10 % ) dan bahkan bisa mencapai 20 %, namun sulit untuk dibuktikan, namun cerita sukses fee beredar di kalangan aktivis, ormas dan LSM dan ini dinilai ada dugaan Kong kali Kong dengan rekananan atau dari kontraktor, perusahaan penyedia jasa dan masyarakat tertentu, jika boleh dikatakan "IBARAT KENTUT" bersuara dan berbau, tercium orang disekitar sumber kentut, mereka tahu itu adalah kentut, tapi tidak terlihat mata, sulit menebaknya,tentu hal inilah yang terjadi, siapa yang kentut, maka dilema inilah yang Itulah yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal (Madina)," ucap Syamsudin, Selasa (20/3/2023).
Padahal melakukan praktek sukses fee alias jual nama,.beking, bekap dampak praktek sukses fee perlu untuk ditindak lanjuti keranah hukum, antara lain seperti pekerjaan fisik asal jadi, kegiatan mobiler mutu dan volume diduga kurang efesien, persaingan usaha tidak sehat, pengusaha lokal akan mati, budaya KKN tumbuh subur, ekonomi rakyat makin tertekan, petani menjerit bahkan nantinya akan diduga gagal panen dan dampak lainnya.
Kesimpulan sementara, diduga telah berlangsung praktek KKN secara masif, terencana, terorganisir, konspirasi dan berkesinambungan, jika boleh dikatakan" permainan mafia dalam lingkaran syetan". Pertanyaan; apakah indikasi KKN Yang di duga salah satu Dinas pendidikan itu seperti ini bisa dibahas dan bisa diatasi kapan perlu di basmi sampai ke akar akarnya ? Semua kalangan mungkin sudah tahu bagaimana dan arah kemana lagi Madina ini dibawa.
Padahal kita ketahui bahwa Sanja ada terlahir tokoh proglamator Bapak pendidikan yakni Wilem iskandar (Sati Nasution) merupakan putra Mandailing yang kita banggakan" Beber Syamsuddin.
Lebih lanjut syamsuddin menjelaskan, bahwa di tahun anggaran 2019 juga pernah ada temuan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) Dinas Pendidikan senilai Kurang lebih 36 miliar, termasuk untuk pembelian mesin mobiler dan banyak perusahaan, CV yang terindikasi bermasalah di dalamnya, bahkan kita duga belum selesai kasus Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Apermasi dan muncul lagi kasus mobiler tahun ini dan lain lain sungguh menyayat hati bagi kami kalangan Aktivis.
"Meskipun demikian kami tidak tinggal diam,Kasus ini akan langsung melaporkannya KPK," pungkas Syamsuddin. (Tim)
