news

Diduga Sunat Bansos, Pendamping PKH Desa Sibangkua Tapsel Terancam Dilaporkan

penulis: Admin | 29 April 2020 13:34 WIB
editor:


Diduga Sunat Bansos, Pendamping PKH Desa Sibangkua Tapsel Terancam Dilaporkan
Diduga Sunat Bansos, Pendamping PKH Desa Sibangkua Tapsel Terancam Dilaporkan

Tapanuli Selatan,KejarFakta.co - Bantuan sosial (bansos) yang diberikan Kementerian Sosial untuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Program Kelurga Harapan (PKH) di Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan, diduga dijadikan pendamping sebagai sarana mencari keuntungan dengan modus memotong dana bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), dari masyarakat. Padahal bantuan tersebut sangat dibutuhkan apalagi ditengah wabah pendemi covid-19.

Sesuai dengan keterangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat, mengeluhkan adanya pemotongan sepihak tersebut.

Sejak berjalan program bansos PKH (Program Keluarga Harapan) mereka selalu dipotong Rp75 ribu oleh ketua kelompok yang diduga bekerjasama dengan HFR selaku pendamping PKH (Program Keluarga Harapan).

"Rp50 ribu untuk pendamping dan Rp25 ribu untuk ketua kelompok dengan alasan administrasi," ujarnya.

Seminggu sebelum dilakukan pencairan, ketua kelompok Nurhayati Pohan sudah mengumpulkan seluruh kartu ATM anggota beserta nomor PIN. Kemudian diberikan kepada pendamping HFR.

Setelah itu Ketua kelompok Nur Hayati Pohan, memberikan uang tanpa diketahui berapa jumlah bansos yang disalurkan pemerintah. Parahnya lagi sudah dipotong Rp50 ribu kemudian dipotong lagi Rp25 ribu dengan alasan biaya administrasi. Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) HFR tidak pernah transparan berapa sebenarnya besaran bantuan yang diberikan pemerintah.

"Kami selalu diancam diberhentikan ataupun dihapus sebagai penerima PKH (Program Keluarga Harapan), apabila buka bicara", ucap mereka.

Marajuddin Harahap Ketua LSM Monitoring Penyelengara Negara Tabagsel yang mendampingi warga Desa Sibangkua penerima PKH (Program Keluarga Harapan) mengatakan (28/4/20), pendamping seharusnya menjungjung integritas dalam menjalankan tugasnya agar bantuan tersampaikan kepada masyarakat, bukan memotong bantuan PKH.

Karena program PKH bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup KPM (Keluaraga Penerima Manfaat). Pihaknya telah mengumpulkan, bahan dan keterangan dilapangan serta telah melaporkan masalah ini ke Dinas Sosial Tapanuli Selatan

Dijelaskannya, sejumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) telah diberhentikan sebagai penerima bansos tersebut. Namun mereka masih tetap menerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) ataupun sembako. Diduga kuat yang telah diberhentikan masih aktif sebagai penerima dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Berdasarkan penelusuran dilapangan, pendamping PKH Desa Sibangkua HFR diduga anggota BPD (Badan Permusyawatan Desa) tempat domisilinya di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat.

"Kami menunggu DTKS dari Dinas Sosial Tapanuli Selatan, kemudian tidak akan menutup kemungkinan melaporkan masalah ke APH (Aparat Penegak Hukum)", ucapnya.

Seperti diketahui sebelumnya, pendamping PKH Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat HFR melalui pesan whatsapp (19/4) mengatakan pungutan Rp50 ribu tidak diketahuinya dan kalaupun ada itu kas kelompok.

Sedangkan 10 orang yang telah dikeluarkan sebagai penerima bansos PKH merupakan data dari Kementerian Sosial yang dianggap mampu secara kasat mata. HFR juga membantah mencairkan bantuan tersebut ke agen mandiri ataupun Bank BRI.

Namun, agen mandiri lah yang menjumput kartu ATM ke rumah ketua kelompok dan mencairkannya.

Hingga berita ini diterbitkan, pendamping PKH HFR, tidak bersedia memberi tahu siapa pemilik agen mandiri dan dimana alamatnya. (jabbar)

Tag : #Tapanuli Selatan#Sumatera Utara