news

Abdur Rozzak Harahap, SH Penasehat Hukum Terdakwa Plt. Kadis Perkim Madina Meminta Hakim Memanggil Bupati Mandailing Natal Drs. H. Dahlan Hasan Nasution Hadir Dipersidangan Tipikor Medan

penulis: Admin | 18 October 2019 17:51 WIB
editor:


Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution berkemeja putih diperiksa Kejaksaan Tinggi Sumut sebagai saksi dalam dugaan korupsi proyek Tapian Siri-Siri Syariah dan Taman Raja Batu.
Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution berkemeja putih diperiksa Kejaksaan Tinggi Sumut sebagai saksi dalam dugaan korupsi proyek Tapian Siri-Siri Syariah dan Taman Raja Batu.

Medan,Kejarfakta.co – Perkara Tindak Pidana Korupsi Dinas Perumahan Pemukiman Kabupaten Mandiling Natal (Madina) kembali di gelar Kamis (18/10).

Tiga Terdakwa diantaranya Plt. Kadis Perkim Madina Rahmadsyah Lubis (49), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perkim Madina 2017, Edy Djunaidi, ST (42) dan Khairul Akhyar Rangkuti (40) Selaku PPK Perkim Madina Tahun 2017, kembali di hadapkan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Klas I-A Khusus.

Mereka disidangkan atas dugaan kasus korupsi, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.1,6 Miliar Lebih dalam Proyek pembangunan kedua obyek wisata yang bersumber dari APBD tahun 2017.

Agenda persidangan kali ini menghadirkan 3 saksi yaitu Armada ST, Dody Afrianto Nasution, Ahmad Syakirin Lubis.

Ketiganya merupakan Pegawai Negeri Sipil dan Honorer di Dinas Perumahan dan Permukiman, Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam persidangan tersebut, para saksi memiliki peran dalam pembangunan pekerjaan di komplek perkantoran payaloting, terkhusus untuk kawasan Taman Raja Batu yang di kerjakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, Kabupaten Mandiling Natal.

Saksi Armada merupakan Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHPP), di Kabupaten Mandiling Natal.

Saksi Armada memiliki tugas dan fungsinya sebagai ketua tim PHPP yaitu,

1. Menerima hasil Pekerjaan Sesuai dengan Dokumen Kontrak.

2. Menerima Hasil Pekerjaan setelah melakukan Pemeriksaan.

3. Membuat dan menandatangani Berita Acara, serah terima hasil pekerjaan.

Saksi Armada pada persidangan menerangkan, "untuk masing-masing kegiatan pekerjaan tersebut sudah siap dilaksanakan, baik pekerjaan maupun pembayarannya dan kami ada membuat laporan serah terima hasil pekerjaan yang disampaikan kepada pengguna anggaran melalui PPK," ujarnya.

Saksi Dody Afrianto Nasution dalam persidangan menerangkan, saksi sebagai Pengawas lapangan 2 yang diangkat oleh PPK Khairul Akhyar Rangkuti. Tugas saksi membantu Dirtek dan PPK, untuk mengawasi pekerjaan.

Pekerjaan yang diawasi saksi selaku Pengawas adalah Pekerjaan Pembangunan Abudmen Plat Beton Desa, Perbangunan menunju komplek Perkantoran Paya Loting. Yang melaksanakan pekerjaan tersbut adalah rekanan CV. BINA PUTRA

Saksi Ahmad Syakirin di persidangan menerangkan, saksi sebagai pengawas yang diangkat oleh PPK Edy Djunaidi pada Februari 2017 dan sebagai pengawas yang diangkat oleh Khairul Akhyar Rangkuti pada November 2017.

Tugas saksi membantu Direksi Tekhnis melakukan pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan. Pekerjaan yang saksi awasi adalah Pembangunan Kontruksi Beranda Madina, Pembangunan Pagar di Kompleks Perkantoran Payaloting, Pembangunan MCK di Kompleks perkantoran Payaloting, Pembangunan MCK di Kompleks Perkantoran Payaloting dan Lanjutan Pembangunan Plat Beton antara Desa Perbangunan dengan Kompleks perkantoran payaloting.

Dari keterangan yang dijelaskan oleh para saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan beberapa keterangan saksi-saksi yaitu para saksi mengetahui pembangunan seluruh pekerjaan dimulai dari Nol sampai dengan selesai.

Begitu juga dengan Terdakwa Khairul Akhyar Rangkuti keberatan terhadap ketetangan saksi Armada bahwa, "yang menetukan pemenang penyedia barang untuk kegiatan pada Pembangunan pekerjaan adalah Panitia Pengadaan Barang ,yaitu saksi Deny Haryono bukan PPK Khairul Akhyar Rangkuti," kata dia.

Abdur Rozzak Harahap, S.H, Penasehat Hukum Terdakwa Rahmatsyah Lubis mengajukan, permohonan secara tertulis untuk Menghadirkan Bupati Mandailing Natal Drs. H. Dahlan Hasan Nasution. Alasan Penasehat Hukum Abdur Rozzak Harahap, SH adalah karena Bupati Madina Drs. H. Dahlan Hasan Nasution sudah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Kadis PUPR Kabupaten Mandailing Natal di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019.

Sehingga demi asas kesamaan dimata hukum/ Equality Before The Law, dan demi mengungkap kebenaran peran Bupati dalam perkara terhadap Terdakwa Rahmatsyah Lubis, Rozzak memohon kepada Majelis Hakim agar mengeluarkan penetapan secara hukum untuk memerintahkan kepada Bupati Mandailing Natal Drs. H. Dahlan Hasan Nasution agar hadir Kamis, 24 Oktober 2019 dalam persidangan guna didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Register Nomor : 53/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Mdn. Ungkap Penasehat Hukum ABDUR ROZZAK Harahap, S.H, yang juga pernah memenangkan perkara pidana dengan putusan bebas murni di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI oleh Ketua Majelis Kasasinya Dr. Artidjo Alkostar, SH., MH dalam perkara dugaan pembegalan anggota Brimob pada tahun 2016 lalu. (Cing Siregar)

Tag : #Medan#PN Medan#Tipikor