news

Gawat..! Tidak Ada Yang Berhak Mengetahui Titik Parkir di Padangsidimpuan

penulis: Admin | 9 April 2021 21:01 WIB
editor:


Padangsidimpuan, Sumut, KejarFakta.co - Banyaknya lokasi titik parkir di Kota Padangsidimpuan ternyata tidak bisa dipublikasikan ke masyarakat. Alasannya, Peraturan Walikota Padangsidimpuan dan surat keputusan telah mengatur bahwa lokasi parkir adalah dokumen rahasia.

Demikian diungkapkan sekretaris Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan Rizwan Boy kepada KejarFakta.co (7/4) bahwa peraturan walikota dan surat keputusan penetapan lokasi titik parkir tidak bisa diumumkan kepada publik, termasuk kepolisian dan kejaksaan tidak memiliki kewenangan apabila memintanya, saya jamin itu, katanya.

Peraturan walikota dan surat keputusan tentang penetapan lokasi titik parkir tidak bisa diberikan kepada siapapun. Karena sifatnya rahasia, kecuali Inspektorat, BPKP dan BPK lah yang berwenang akan hal itu. "Saya tidak bermaksud mendiskreditkan rekan-rekan yang lain", ucapnya.

Dijelaskannya, pendapatan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum sejak parkir dikelola Dinas Perhubungan mengalami peningkatan. Namun tidak semua badan jalan bisa dijadikan tempat parkir, seperti trotoar dan lokasi titik parkir radius 20 meter dari persimpangan. "Sejak keluar perwal yang baru ini semua telah ditata, bahkan tidak bisa lagi dipihak ketigakan", katanya.

Sedangkan mengenai pajak parkir bukanlah kewenangan Dinas Perhubungan Padangsidimpuan mengelolanya, karena pajak parkir langsung disetorkan oleh pengusaha pemilik tempat parkir ke Badan Keuangan Daerah Padangsidimpuan. Salah-satu contoh, lahan parkir yang berada di pasar Sangkumpal Bonang dan City Walk, Dinas Perhubungan tidak berhak memungut juru parkir di lokasi tersebut, tuturnya.

Sementara itu Kabid Sarana dan Prasarana Ismail Siregar mengatakan bahwa jumlah lokasi titik parkir sekitar 63 titik dari sebelumnya 53 titik. Pendapatan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum pada tahun 2020 sekitar Rp.366 juta. Memang target tidak tercapai, salah-satu penyebabnya adalah pemuda setempat memanfaatkan lahan parkir untuk kepentingan pribadi, katanya.

Pada tahun anggaran 2019, realisasi pendapatan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Padangsidimpuan sebesar Rp517.935.000. Jika dibandingkan dengan pernyataan kabid sarana dan prasarana tersebut, pendapatan retribusi tahun 2020 sekitar Rp366 juta . Maka diketahui pendapatan mengalami penurunan.

Salah-seorang jukir di seputaran jalan Thamrin yang tidak ingin disebutkan namanya mengeluhkan bahwa setoran parkir kepada Dinas Perhubungan terus bertambah. Sehingga rata-rata jukir berkurang penghasilannya. "Penghasilan dari parkir sepertinya sudah diatur mereka", keluhnya. (Tim)

Tag : #Padangsidimpuan# Sumut#Kota Padangsidimpuan